logo pengadilan negeri bale bandung website ramah difable

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I-A

Profil Singkat tentang Organisasi PPID

Dalam rangka memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I-A menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I-A Nomor : W11.U6/937/KP.04.6/2.2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I-A.

SK

 

 

 

Tim PPID Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I-A bertanggung jawab untuk melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Atasan PPID merupakan Pimpinan PPID Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I-A.

Tugas dan Fungsi PPID

Tugas PPID Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I-A :

  1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. membantu PPID Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  3. menyampaikan infomasi dan dokumentasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
  5. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
  6. melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Bandung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi;

 

Visi dan Misi PPID

Visi

Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Akuntabel

Misi

1. Meningkatkan layanan informasi yang cepat, tepat, dan transparan;
2. Meningkatkan kompetensi SDM pelayan informasi;
3. Penguatan koordinasi antar PPID;

SK PPID Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I-A


Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik

  • Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  • Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor I Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP);
  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  • Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  • Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor 085 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan / atau Pengadilan Negeri;
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;